Komisi B DPRD Yogyakarta Dorong Program Food Bank, Targetkan Distribusi Pangan Lebih Tepat Sasaran
- account_circle Kang Sofyan
- calendar_month 14/05/2025
- visibility 55
- comment 0 komentar
- label Berita
Kota Yogyakarta – Komisi B DPRD Kota Yogyakarta mendukung penuh pelaksanaan program food bank yang digagas Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta. Dukungan ini disampaikan dalam rapat pembahasan perubahan rencana kerja OPD tahun 2025 yang digelar Selasa (6/5).
Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Mohammad Sofyan, S.T., menegaskan komisinya siap berkoordinasi dengan Baznas untuk mendorong program ini agar berjalan optimal. Ia menyebut langkah ini penting demi memastikan bantuan pangan tersalurkan kepada warga yang membutuhkan.
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, Sukidi, S.E., M.Si., bersama jajaran
Dalam rapat tersebut, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, Sukidi, S.E., M.Si., menjelaskan program food bank sebagai inovasi baru. Dinasnya membangun sistem untuk mengelola kelebihan pangan, baik makanan siap konsumsi maupun bahan pangan berlebih. Pangan yang terkumpul kemudian didistribusikan kepada lansia pra-sejahtera, keluarga pra-sejahtera, serta warga yang terlantar.
“Dari para donor, makanan yang disalurkan akan kami uji kelayakannya lebih dulu. Jika layak, baru didistribusikan,” tegas Sukidi. Ia menambahkan, Wali Kota Jogja menamai program ini dengan sebutan Lumbung Mataraman. Cold storage dari hotel, restoran, dan supermarket berperan sebagai lumbung penyimpanan pangan sebelum disalurkan.
Anggota Komisi B, Oleg Yohan, sebelumnya meminta penjelasan lebih rinci terkait mekanisme pelaksanaan program ini. Ia menyoroti pentingnya food bank yang menjadi bagian dari program nasional penanganan ketahanan pangan.
Dalam kesempatan yang sama, Sukidi juga memaparkan realisasi anggaran Dinas Pertanian dan Pangan hingga triwulan pertama 2025. Ia menyebut pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor tersebut sudah terealisasi sebesar 25 persen. Pendapatan ini bersumber dari retribusi pelayanan rumah potong hewan, penjualan produk usaha pemerintah daerah, serta pemanfaatan aset daerah.
Rapat itu juga membahas distribusi anggaran ke sub unit dinas seperti bidang pertanian, pangan, dan perikanan. Sukidi memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai rencana kerja yang sudah disusun
