Menko Pangan Zulhas: Perkuat Ketahanan Pangan, Pemerintah Buka 35.400 Lowongan Manajer Koperasi

YOGYAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah tantangan geopolitik global. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) I PAN DIY yang berlangsung di Hotel Sahid, Yogyakarta, Kamis (16/4/2026).

Pemerintah saat ini tengah menyiapkan sistem pangan terintegrasi dari hulu hingga hilir guna memastikan stabilitas produksi dan distribusi. Salah satu langkah konkret yang akan dijalankan mulai Juli 2026 mendatang adalah pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KMNP). Program ini ditargetkan menyasar 30.000 desa dan 5.400 kampung nelayan di seluruh Indonesia.

Mohammad Sofyan, S.T. Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta

Untuk mendukung operasional koperasi tersebut, pemerintah membuka rekrutmen tenaga profesional secara besar-besaran. “Untuk menopang operasionalnya, pemerintah membuka rekrutmen besar-besaran tenaga profesional. Sedikitnya 30.000 posisi manajer koperasi desa dan lebih dari 5.400 manajer kampung nelayan akan disiapkan,” ujar Zulkifli Hasan di sela-sela acara.

Posisi ini terbuka bagi lulusan D3, D4, hingga pascasarjana. Zulkifli memastikan bahwa seluruh proses seleksi akan berlangsung transparan melalui kementerian terkait dan tanpa pungutan biaya. Ia menegaskan, pihaknya telah menginstruksikan agar tidak ada celah bagi praktik kecurangan dalam proses penerimaan tenaga kerja ini.

“Tidak ada sogok-menyogok, tidak berlaku jaminan dari orang dalam, dan tidak ada surat sakti. Semua harus melalui prosedur yang berlaku,” tegasnya.

Terkait kondisi stok pangan nasional, Zulkifli melaporkan bahwa saat ini cadangan beras nasional berada pada level 4,7 juta ton. Pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas harga di tingkat masyarakat, salah satunya dengan skema harga beras yang seragam di seluruh wilayah Indonesia melalui penguatan peran Perum Bulog.

Kebijakan ini didukung dengan pemberian subsidi ongkos distribusi kepada Bulog agar biaya logistik tidak lagi membebani harga jual di tingkat konsumen. “Ke depan, harga beras di Madura, Medan, maupun Jogja harus sama. Bulog sudah diberikan kompensasi agar biaya distribusi tidak lagi membebani harga jual di masyarakat,” jelas Zulkifli.

Langkah ini diharapkan mampu memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat, terutama para petani dan nelayan yang menjadi ujung tombak produksi pangan. Dengan sistem pengelolaan yang lebih profesional melalui koperasi, masyarakat di pedesaan dan wilayah pesisir diharapkan mendapatkan akses ekonomi yang lebih luas serta kepastian harga kebutuhan pokok yang lebih terjangkau.